9 OPD di Sumenep Tidak Prima, GPMS Desak Bupati

Foto Demo
Aksi demonstrasi GPMS di depan Kantor Pemkab Sumenep, Kamis 23/09/2021. (Moh Busri).

Sumenep – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, pada Kamis (23/09/2021).

Aksi kali ini digelar oleh GPMS dengan membawa tuntutan agar Bupati Sumenep Achmad Fauzi, melakukan evaluasi serta memperbaiki kinerja sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak prima oleh GPMS.

“Kemarin bupati berjanji kepada kami akan memperbaiki sembilan OPD yang kami demo beberapa bulan yang lalu. Oleh karenanya, hari ini kita akan menagih lagi dari beberapa audiensi yang kita lakukan beberapa bulan lalu kepada OPD yang bersangkutan,” ungkap Andi Kholis sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Kamis (23/09/2021).

BACA JUGA:  Belanja Pegawai Dominan di Inspektorat Jatim

Bahkan dari sembilan OPD itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep merupakan salah satu OPD yang sangat membuatnya geram. Pasalnya, pihak Dinkes tidak memberikan jawaban yang cukup jelas terhadap surat audiensi yang sempat dikirimkan oleh GPMS.

“Giliran kita disuruh menunggu pukul 12, ternyata Kepala Dinkes belum menemui kita, hal itu yang menjadi kekecewaan,” ucapnya.

Adapun sembilan OPD di Kabupaten Sumenep yang dinilai tidak prima oleh GPMS ini di antaranya Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

BACA JUGA:  Pemkab Mengeluarkan 2 Kebijakan untuk Menyeberang di Pelabuhan Kalianget Talango Sumenep

“Desakan yang ingin kami sampaikan kepada bupati dari sembilan OPD ini saya meminta agar bupati benar-benar merespon dengan beberapa data yang sudah kami catat,” pungkas Andi.

Menemui massa aksi, Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Muhammad Suharjono, mengatakan bahwa bupati siap menemui massa aksi dengan catatan harus mengirimkan surat audiensi.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Bupati dan beliau siap menerima kehadiran adik-adik semua untuk berjumpa dengan Bapak Bupati. Namun harus melalui surat audiensi yang disampaikan kepada beliau,” katanya.

Pihaknya mengaku akan menjadwalkan pertemuan GPMS dengan Bupati Fauzi setidak-tidaknya satu minggu setelah surat audiensi itu dikirimkan.

“Silahkan suratnya dikirim karena kami akan selalu memberikan ruang dan waktu kepada segenap elemen masyarakat yang ingin bertemu dengan para pimpinannya,” tandas Suharjono.

 

Tinggalkan Balasan