Anggaran BKD Jatim Dominan untuk Operasi

Mashuri
Mashuri, Tim Ahli Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD)

Surabaya – Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur (Jatim) di P-APBD TA 2021 dominan untuk Belanja Operasi. Menurut regulasi belanja ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari BKD yang memberikan manfaat jangka pendek.

Tentu pengeluaran anggaran ini tidak bersentuhan langsung pada kebutuhan masyarakat Jatim yang memberikan manfaat jangka panjang.

Menurut Mashuri, Tim Ahli Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD), Belanja BKD tersebut tampak terlihat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan BKD Jatim TA 2021, Kamis (12/10/2021).

Dalam DPA Perubahan BKD Jatim TA 2021 total Belanja OPD ini sebesar 59,38 milyar menurun 1,13 milyar dari target APBD murni TA 2021. Pada Belanja tersebut porsi untuk Belanja Operasi mencapai 58,67 milyar dan Belanja Modal hanya sebesar 715,20 juta.

Rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja BKD mencapai 98,80%, sedangkan rasio untuk Belanja Modal terhadap total Belanja BKD hanya sebesar 1,20%.

Pada Belanja Operasi ini untuk Belanja Pegawai mencapai 32,40 milyar dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 26,26 milyar. Belanja Modalnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin hanya 620,20 juta dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya hanya 95,00 juta.

BACA JUGA:  Belanja Pegawai Dominan di Inspektorat Jatim

Dari data tersebut tampak bahwa Belanja Operasi mendominasi Belanja BKD Jatim. Belanja Operasi ini didominasi oleh Belanja Pegawai; berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan belanja pagawai lainnya.

Rasio Belanja Pegawai tersebut terhadap Belanja Operasi mencapai 55,24%, sedangkan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja BKD Jatim mencapai 54,58%.

Mencermati anggaran pengeluaran atau Belanja BKD Jatim tersebut, Mashuri menilai bahwa anggaran belanja tersebut tidak/kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pembangunan.

Kemanfaatan belanjanya dominan untuk kegiatan sehari-hari BKD Jatim dan pegawainya yang hanya memberikan manfaat jangka pendek.

Dengan demikian, Mashuri menyimpulkan bahwa belanja BKD tersebut kurang manfaatnya pada masyarakat dan pembangunan Jatim.

Kenyataan ini menurutnya jelas tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 283 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019, dan Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2021.

 

Penulis: Ady
Editor: Moh. Ridlwan

Tinggalkan Balasan