“Jika kita tidak melakukan tindakan apa pun, risiko besar adalah perubahan komposisi hakim pada MK. Ini dapat berdampak signifikan pada representasi partai politik dalam keputusan-keputusan hukum,” terangnya.
Ia mengkhawatirkan bahwa revisi tersebut dapat mengancam independensi MK dan memberikan peluang bagi campur tangan politik dalam keputusan-keputusan hukum.
Bivitri Susanti juga menyoroti kebebasan sipil sebagai “yang keempat yang dibunuh”. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap upaya pembatasan kebebasan sipil yang semakin terasa. “Kebebasan sipil merupakan dasar dari sebuah masyarakat yang demokratis. Jika kebebasan sipil dibatasi, maka esensi demokrasi kita akan terancam,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Bivitri Susanti mendorong masyarakat untuk tetap waspada dan proaktif dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi.
“Kita harus bersama-sama berbicara, mengkritik yang perlu dikritik, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran. Hanya dengan keterlibatan aktif masyarakat, kita dapat menjaga keseimbangan dalam sistem hukum dan mendukung perkembangan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
Dalam keseluruhan pernyataannya, Bivitri Susanti menekankan pentingnya terus menerus mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai hukum, akuntabilitas, dan kebebasan di Indonesia.
Pernyataannya memberikan panggilan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan-perubahan dalam sistem hukum dan untuk bersikap proaktif dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.