Bentrok antar pekerja PT GNI yang memakan korban jiwa pekerja disesalkan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Jumat (20/1/2023).
Bentrok itu terjadi antara tenaga kerja asing dan tenaga lokal, yang diawali dengan aksi unjuk rasa pekerja lokal dengan pelbagai tuntutan.
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan Komnas Perempuan, Komisi III DPR RI merekomendasikan agar Komnas HAM terlibat aktif menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu
Pengendalian inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan pemerintah
Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) meminta pemerintah audit total terhadap PT GNI
Wacana 9 tahun itu saya lontarkan sejak bulan Mei 2022, saya sampaikan beberapa permasalahan penyelesaian konflik pasca-Pilkades,” kata Ketua DPW PKB Jawa Timur tersebut
Atas dasar peristiwa itu, dilansir dari laman DPR RI, Eva Yuliana, anggota Komisi III DPR RI meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan di perbatasan dengan Filipina
Taufik Basari, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai bahwa pengakuan negara atas terjadinya 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat merupakan dasar untuk menunaikan kewajiban negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak-hak korban
Dilansir dari laman DPR RI, dia menegaskan siapa pun pihak yang melindungi bisnis ilegal sebaiknya diproses hukum. Termasuk jika ada oknum aparat kepolisian, yang mencoba bermain di arena bisnis ilegal tersebut harus diproses hukum dengan tegas
Ganjar Pranowo, dalam perannya sebagai dosen Akpol itu menjelaskan bahwa ada tiga syarat menjadi negara dominan.
Ketiga syarat itu, pertama, harus punya Sumber Daya Alam (SDA). SDA itu berupa energi, mineral, dan berbagai kebutuhan oleh bangsa dan negara itu.
Kedua, harus punya rakyat yang banyak. Itulah kekuatan dan dia yang akan menjalankan seluruh proses produksi yang ada.
Ketiga, wilayah yang luas dan besar. Inilah seluruh kebutuhan negara dan rakyat akan dipenuhi.
Perppu Cipta Kerja dikritisi politisi non pemerintah. Menurutnya Perppu ini membuat ruwet masalah buruh dan tak nyaman bagi investor
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.