Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat Santoso mengukapkan, APBN seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun sering kali tidak tepat sasaran sehingga rakyat tidak tersentuh dan terabaikan negara, Rabu (15/3/2023).
Bahkan, akhir-akhir ini mulai terbongkar adanya kebocoran pajak di beberapa sektor, pajak digelapkan, negara dirugikan, kesejahteraan rakyat terabaikan.
“Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20% setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Santoso dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Saat ini ramai harta para pejabat kementerian yang tidak sesuai dengan profil atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
Menurutnya, perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka.
“Penanganannya melalui extra ordinary crime karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini,” kata Santoso.
Lebih lanjut Politisi dari Fraksi partai Demokrat ini mengatakan, Presiden Jokowi harus memperhatikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara yang besar itu.
Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa.
Santoso menegaskan, hukum harus ditegakkan, karena menurut Santoso, pencurian uang pajak sudah lama dibiarkan berlangsung.
