Menurut data FH, IDI tahun 2008/2009 (era Pemerintahan SBY) sebesar 2,50 poin, masuk kategori negara bebas (free). Pada tahun 2022 menurun menjadi negara setengah bebas (partly free) dengan skor 3,00 poin. Artinya, dalam kategori rezim demokrasi ada penurunan dengan skor penurunannya sebesar 0,50 poin.
Data EIU dan FH tersebut berbeda dengan data BPS. Menurut data BPS, IDI tahun 2009 (era Pemerintahan SBY) berada dalam kategori sedang dengan skor 6,73 (67,30%) dan IDI tahun 2022 (era Pemerintahan Jokowi) meningkat menjadi kategori baik dengan skor 8,04 (80,41%). Ada peningkatan skor IDI 2009-2022 sebesar 1,31 poin (13,10%).
Tampak ada perbedaan data IDI antara EIU-FH dengan BPS. Namun, ketika data tersebut diuji kebenarannya, berdasarkan perspektif teori korespondensi dan koherensi, maka data EIU dan FH-lah yang dapat dikatakan benar.
Argumentasinya, karena dari sisi jumlah lembaga yang mensurvei IDI, EIU dan FH lebih banyak daripada satu lembaga BPS. Selain itu, EIU dan FH merupakan lembaga internasional yang kredibel dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga surveinya bisa diperkirakan objektif.