Menurutnya, pembangunan zona integritas di Kemendag sejalan dengan amanah Presiden RI, yaitu mencegah korupsi, kerja serius, cepat, keras dan berorientasi hasil, tidak bekerja rutinitas, serta mencari solusi di lapangan.
“Pembangunan zona integritas di Kemendag adalah proses perubahan birokrasi tanpa henti untuk menjadi semakin efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Presiden, “tegas Didid.
Seperti diketahui, penghargaan zona integritas WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.
Pesan Wapres dalam kesempatan tersebut, Wapres KH Ma’ruf Amin berpesan agar peraih predikat WBK/WBBM dapat memperkuat komitmen antikorupsi dan melayani.
“Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, bersih dan bebas dari korupsi serta tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya seremonial dan administratif, namun harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan inklusif, ”kata Wapres.
Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG) untuk mendukung pembangunan nasional. “Pak Jokowi ingin bagaimana pelayanan publik itu bisa tepat, perijinan itu bisa cepat dan bagaimana reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional,” ujarnya.
Sebagai catatan pada tahun 2021, sebanyak 4.402 unit diusulkan dalam evaluasi zona integritas WBK/WBBM ke KemenPANRB dari 259 Kementerian/Lembaga/non KL/Pemda. (*)