Anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat Meningkat Tajam pada Tahun 2021
Nasional  

Anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat Meningkat Tajam pada Tahun 2021

Pasca pandemi Covid-19, anggaran pemerintah pusat banyak tersedot untuk penanganan Covid-19. Pada APBN TA (Tahun Anggaran) 2021 pemerintah pusat menganggarkan untuk kesehatan sebesar Rp111,7 triliun. Anggaran ini menurut perhitungan Tim Redaksi Madurapers.com meningkat sebesar Rp50,6 triliun atau 82,8% dari anggaran belanja pemerintah pusat TA 2020 yang mencapai Rp61,1 triliun

Membaca Madura dalam Dua Tahun Terakhir
Opini  

Membaca Madura dalam Dua Tahun Terakhir

Pasca pemberlakuan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 (perubahannya UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014) dan peresmian Jembatan Suramadu melalui Keppres No. 79/2003 seharusnya Madura semakin maju. Dalam kerangka perspektif modernisasi, desentralisasi fiskal/politik dan lancarnya distribusi barang-jasa keluar-masuk Madura berpengaruh positif terhadap peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Madura. Namun, fakta terkini di Madura memperlihatkan kondisi sebaliknya.

Postur APBN Indonesia TA 2021
Nasional  

Postur APBN Indonesia TA 2021

APBN Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2021 pasca pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami perkembagan positif. Postur ABPN TA 2021 menurut data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2020 pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1,743.6 triliun, belanja negara Rp2,750.0 triliun, dan pembiayaan negara Rp1,006.4 triliun.

Parkir Berlangganan di Bangkalan, Efektifkah?
Pemerintahan  

Parkir Berlangganan di Bangkalan, Efektifkah?

Alasannya karena kajian pendukung seperti konsiderasi rencana pemberlakuan parkir berlangganan, manfaat parkir berlangganan, prinsip dan tarif retribusi, dan pengelolaan/pengendalian pelayanan parkir berlangganan belum rampung/mantap dilakukan oleh Dishub Bangkalan

Regulasi Lemah, Pilkades Bangkalan Terancam Bermasalah
Politik  

Regulasi Lemah, Pilkades Bangkalan Terancam Bermasalah

Petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan Pilkades serentak Bangkalan tahun 2021 yang ditetapkan dalam Perbup Bangkalan 89/2020 terdapat kelemahan, Rabu (10/2/2021).

Konsekuensinya, implementasi Pilkades terancam mengalami banyak masalah, “menurut Abdul Aziz, Sekretaris Fraksi Amanat Golongan Karya, DPRD Kabupaten Bangkalan, Rabu.