Di beberapa negara, intimidasi, ancaman, atau kekerasan terhadap pemilih (voters in elections) juga merupakan masalah serius yang dapat mengganggu proses pemilihan umum yang demokratis. Pemilih yang merasa terancam atau tidak aman mungkin tidak akan memberikan suaranya dengan bebas, yang pada gilirannya merusak legitimasi hasil Pemilu. Selain itu, pemilih yang menjadi korban intimidasi atau kekerasan juga mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem politik secara keseluruhan.
Manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh partai politik (potical party) yang berkuasa juga dapat menyebabkan Pemilu dianggap tidak demokratis. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pembatasan akses terhadap kandidat oposisi, manipulasi sistem pemilihan, atau penyalahgunaan sumber daya pemerintah untuk keuntungan politik. Ketika partai politik yang berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau menghambat persaingan politik yang sehat, itu melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Selain itu, Pemilu yang tidak demokratis juga dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan akses terhadap partisipasi politik. Misalnya, pembatasan hak suara untuk kelompok minoritas, perempuan, atau kelompok sosial ekonomi yang kurang beruntung dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum. Pemilu yang tidak memastikan hak suara setiap warga negara tanpa memandang latar belakangnya tidak dapat dikatakan sebagai pemilihan yang demokratis.
Dampak dari Pemilu yang tidak demokratis dapat sangat merusak bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan (lost confidence) pada proses demokratis, rakyat mungkin menjadi apatis atau bahkan menolak untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi yang lebih besar di masyarakat, ketidakstabilan politik, dan potensi konflik sosial.
Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap negara untuk memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan demokratis. Ini melibatkan pembentukan badan pengawas Pemilu yang independen, memastikan kebebasan berpendapat dan media yang netral, melindungi hak suara setiap warga negara, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh partai politik yang berkuasa.
Hanya dengan memastikan bahwa pemilihan umum atau Pemilu berlangsung dalam kerangka demokratis (baca: demokrasi elektoral) yang kuat dan mapan, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan bahwa hasil pemilihan umum mencerminkan kehendaknya secara keseluruhan.
Usro’ Uddin, S.IP., adalah pegiat sosial media dan juga mantan aktivis sosial-politik di Kabupaten Bangkalan, Madura.