Diah Pitaloka, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, menyesalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 10 tahun 2023. Hal ini karena PKPU tersebut merugikan keterwakilan kaum perempuan Indonesia dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten
Pemilu
PAN Bangkalan dalam Pemilu 2024 Kukuh Tetapkan Caleg Suara Terbanyak jadi Anggota DPRD
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanah Nasional (PAN) Kabupaten Bangkalan, kukuh (mantap, red.) mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam penetapan calon legislatif (caleg) terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024
Ketua KKD Jatim Imbau Masyarakat Waspada Berita Hoaks Jelang Pemilu
Ketua Komite Komunikasi Digital (KKD) Jawa Timur Arief Rahman meminta kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap maraknya berita-berita hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024
DPR-RI Harap Pemilu 2024 Berjalan Lancar Pasca Perppu Pemilu Disahkan Jadi UU
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan oleh DPR-RI menjadi UU.
Bawaslu Ajak Kaum Zillenial Awasi Konten di Medsos
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak kaum zillenial tidak hanya ikut pemilu, melainkan ikut mengawasi konten-konten pemilu di media sosial
Bahas Perppu Pemilu, Fraksi Partai Demokrat: Memahami Terbitnya Perppu Namun dengan Catatan
Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya membacakan Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Ketua MUI Sulsel: Ciptakan Pemilu Damai Jangan Gunakan Isu Agama
Oleh karena itu Ketua MUI Sulsel ini berharap, agar politisi tidak menggunakan isu agama untuk kepentingan politik
Pemilu Lebih Ramah Disabilitas
Ingin mendorong Pemilu 2024 lebih ramah disabilitas, PELITA Indonesia serahkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
MA Diminta Bersikap Atas Putusan PN Jakpus
DPR meminta Mahkamah Agung (MA) bersikap atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait vonis penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024
Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Dapat Timbulkan Problem Ketatanegaraan
Putusan PN Jakpus yang menunda pemilu hingga tahun 2025, menurut Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, belum berkekuatan hukum tetap
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.