Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat optimalkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan.
Kepala DKPP Sumenep, Arif Firmanto mengatakan bahwa, dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, saat ini baru 11 (sebelas) BPP yang telah dibangun dan masuk aset DKPP.
Untuk itu, dirinya mengaku perlu pembangunan kantor BPP di 16 (enam belas) kecamatan yang belum memiliki kantor. Sehingga Kantor BPP berada di Kantor Kecamatan.
“Dari 11 BPP itu tidak semua dalam kondisi baik. Beberapa diantaranya perlu direhabilitasi. Bahkan hingga saat ini belum memiliki kantor BPP secara permanen alias sewa,” kata Arif saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, Selasa (15/2/22).
Ia merinci, BPP dalam kondisi sangat baik terletak di 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Bluto, Kecamatan Batuan, Kecamatan Rubaru, dan Kecamatan Lenteng.
“Sedangkan lainnya dalam kondisi rusak ringan sedang dalam usulan perbaikan/rehab,” ungkap Arif.
Oleh karena itu, pihaknya berupaya membangun kantor BPP di setiap wilayah kecamatan yang masih blm mempunyai kantor permanen.
“Tahun ini rencananya akan membangun BPP di Kecamatan Dasuk dan Dungkek. Serta melaksanakan rehabilitasi BPP di Kecamatan Arjasa,” ungkapnya.
Menurutnya, BPP merupakan suatu unit kerja non struktural milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan daratan maupun kepulauan.
“Di Kabupaten Sumenep sendiri sudah terdapat 27 BPP yang merupakan Pos Simpul Koordinası (Posko) pembangunan pertanian yang sudah mengarah berbasis kawasan,”
Menurutnya, berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2006, BPP memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan bagi para penyuluh pertanian, petani dan pelaku usaha, dan dipimpin oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian.
