Opini  

Kompromi Politik Dibalik Penolakan Investasi Miras

Abdul Mukhlis: Alumni Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Pemerhati Sosial Politik dan Kebijakan Publik

Pengangkatan KH. Said Agil Siroj (Kiai Said) oleh pemerintah sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen pada PT KAI (03/03/2021) menimbulkan beragam pertanyaan publik. Ya, karena dua hari sebelum pengangkatannya, Kiai Said menolak Perpes No. 10/2021 tentang Investasi Minuman Keras dan rencana pemerintah menjadikan industri minuman keras (miras) keluar dari daftar negatif investasi (01/03/2021).

Sehari setelah penolakan tersebut (02/03/2021) Presiden Joko Widodo mencabut Lampiran Perpes No. 10/2021. Keputusan itu diambil setelah menerima masukan dari ulama, baik MUI, NU, Muhammadiyah, pemuka ormas dan agama lain, dan masukan berbagai kalangan di provinsi dan daerah.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM (BKPM), Bahlil Lahadalial, dicabutnya Lampiran III tentang Minuman Beralkohol membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan pemimpin yang demokratis karena masih mau mendengar masukan dari masyarakat selama bersifat konstruktif. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut Perpres Investasi Miras menandakan pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran selama disampaikan dengan rasional sebagai suara dari rakyat.

Kedua pernyataan di atas ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak anti kritik. Namun, persoalannya bukan pada kritik atau anti kritik, tetapi terletak pada perumusan regulasi melalui proses yang panjang dengan kajian komprehensif dan mendalam. Itu alasannya, mengapa perlu ada naskah akademis yang di dalamnya menguraikan secara detail bagaimana perumusannya, apa latar belakangnya, dan seperti apa pelaksanaannya. Tentu pertimbangannya tidak semata-mata peluang sumber pendapatan bagi negara tetapi yang lebih mendasar adalah kemaslahatan bagi umat manusia.

Uniknya, Kiai Said diangkat menjadi Komisaris Utama dan merangkap Komisaris Independen Baru PT KAI dua hari setelah penolakan Perpres dan tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021. Pengangkatan komisaris PT KAI ini dilakukan setelah aksi protes yang sempat menjadi topik hangat di beberapa media online dan jagad maya, meskipun adalah otoritas pemerintah untuk mengangkat orang yang dinilai kompeten dan hak setiap pribadi untuk menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan pada posisi itu.

BACA JUGA:  BNPT dan PT KAI Resmikan WARUNG NKRI di Stasiun Gubeng dan Malang Kota Baru

Menteri BUMN RI, Erick Tohir menyampaikan, alasan pengangkatannya lebih melihat rekam jejak dan pengalaman yang diharapkan memberikan tauladan dan kepemimpinan di PT KAI. Kiai Said dapat diterima semua pihak dan menjadi solusi atas isu-isu sosial walaupun masih menyisakan tanda tanya besar yang tidak tersampaikan kepada publik.

Ada beberapa pihak yang mendukung pilihan politik Kiai Said tetapi ada pula yang merasa prihatin, seperti yang disampaikan mantan Ketua Umum Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) HM. Jusuf Rizal. Penunjukan sebagai Komisaris Utama PT KAI bisa mencederai marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Alasannya, kondisi keuangan PT KAI sangat tertekan sehingga membutuhkan orang yang memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bisnis transportasi kereta api. Sementara Kiai Said dipandangnya tidak memiliki rekam jejak maupun pengetahuan cukup mengenai bisnis transportasi per-kereta-apian.

Terlepas dari pro dan kontra itu, pertanyaannya, mengapa penunjukan komisaris itu dilakukan setelah ada penolakan investasi miras dan dicabut kembali oleh Presiden Joko Widodo?, Kalau memang sejak awal pemerintah mengharapkan menjadi salah satu komisaris di PT KAI atau di BUMN lainnya, mengapa harus menunggu lama dan diawali oleh momentum penolakan yang di dalamnya mengatur tentang investasi miras? Apakah ini hanya kebetulan atau ada muatan politik terselubung yang sengaja tidak dimunculkan ke publik?

Dilihat dari momentumnya, keduanya mempunyai rentetan waktu yang hampir bersamaan walaupun tidak serta merta dijadikan sebagai hubungan sebab akibat secara langsung. Dalam kacamata orang awampun akan melihat “relasi” yang mempunyai keterkaitan atau saling mempengaruhi sebagai bagian dari kompromi politik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dilihat dari urgensinya sebagai ketua umum PBNU, menjadi komisaris di PT KAI atau di BUMN lainnya kurang mempunyai dampak langsung kepada umat sehingga menerima atau menolakpun tidak mempunyai arti penting dalam kemaslahatan umat secara langsung. Bahkan, sebaliknya dengan menjadi salah satu Komisaris di BUMN, secara tidak langsung memposisikan diri sebagai bagian pemerintah, seperti para relawan yang mendapatkan jatah komisaris di beberapa BUMN (berita media online).

BACA JUGA:  Erick Thohir: Semua Toilet di Pertamina Gratis

Bahkan, tidak hanya relawan, penunjukan komisaris juga sebagai bentuk kompromi untuk mengakomodir kekuatan kelompok penekan yang berasal dari kelompok sosial, ekonomi, bahkan akademisi agar terakomodir dalam kekuasaan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan efektif dan minimal resistensi.

Masuknya kelompok penekan ini (interest gruop) juga bisa sangat dilematis karena di satu sisi rentan terkooptasi atau tersandera oleh kekuasaan negara, sementara di sisi yang lain dihadapkan pada pilihan kepentingan sebagai representasi pemerintah atau organisasi, sehingga kesulitan menghadapi dualisme tanggungjawab yang bisa jadi hadir dalam bentuk berseberangan. Dalam konteks ini, apresiasi disampaikan kepada Nadim Makarim yang mundur dari CEO Gojek saat ditawari menjadi salah satu menteri di kabinet saat ini.

Mungkin, kondisi dilematis di atas sangat disadari betul dan perlu direspon untuk meyakinkan masyarakat, khususnya warga nahdliyin. Juru bicara pribadi Kiai Said, Muchamad Nabil Haroen mengatakan Kiai Said akan tetap kritis kepada pemerintah—khususnya untuk hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan publik—meskipun ditunjuk sebagai salah satu komisaris PT KAI.

Sayangnya dalam konteks ini, pernyataan itu belum bisa dibuktikan secara empiris. Pengangkatan Kiai Said dilakukan pasca penolakan perpres bukan sebaliknya. Seandainya diangkat sebelum ada penolakan terhadap perpres, tentu saat ini masyarakat dapat melihat bukti empiris yang sangat meyakinkan. Apakah tetap kritis atau sebaliknya, walaupun siapapun mungkin tidak akan menafikkan bahwa Kiai Said mempunyai integritas kebangsaan yang tidak diragukan lagi.

Bahkan, jauh sebelum menjadi polemik pada awal Maret 2021, sesungguhnya perpres tersebut telah ditetapkan sejak 2 Februari 2021 dan berlaku efektif sebulan setelah diundangkan. Dengan kata lain, penolakan itu bisa dilakukan jauh-jauh hari sebagai proses deliberasi dan memberikan pendidikan politik bagi rakyat dalam merespon kebijakan yang dinilai bertentangan dengan nilai, ajaran, dan keyakinan yang merugikan masyarakat. Penolakan yang dilakukan pada awal Maret 2021 menjelang pemberlakuan perpres itu lebih berorientasi pada tekanan kepada pemerintah, sehingga pemerintah juga tidak mempunyai banyak waktu dan dituntut segera mengambil keputusan apakah melanjutkan perpres atau mencabutnya sesaat sebelum berlaku efektif.

BACA JUGA:  Erick Thohir: Semua Toilet di Pertamina Gratis

Rangkap Jabatan

Diangkatnya Kiai Said sebagai Komisaris utama, otomatis ia merangkap jabatan. Mungkin itu suatu jabatan yang bergengsi dan baik-baik saja menurut mata awam, tetapi sebaliknya akan sangat berbeda kalau yang merangkap jabatan itu adalah pejabat publik, seperti yang pernah disorot oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dimana banyak pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga merangkap jabatan di BUMN. Rangkap jabatan itu akan memunculkan konflik kepentingan meskipun aturannya sangat jelas melarang rangkap jabatan, khususnya kepada pejabat publik.

Lalu, apakah tidak mungkin walaupun bukan pejabat publik tetapi pemimpin umat merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN tidak memunculkan konflik kepentingan? Apalagi untuk organisasi sosial keagamaan sebesar NU. Pada saat dihadapkan pada suatu pilihan dilematik misalnya, apakah memilih umat atau mendukung perusahaan? Tentu kondisi itu masih abstrak dan belum terjawab saat ini karena belum dilaksanakan secara riil.

Saat ini bukan saatnya lagi mempermasalahkan pilihan politik namun bagaimana pilihan itu memberikan warna baru yang dapat dinilai sebagai kemajuan dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional. Kepemimpinan kiai Said diuji kembali. Apakah bisa menjadi corong perubahan ke arah yang lebih baik atau hanya sekedar ada sebagai bentuk kompromi yang dinilai “wajar” di dunia politik. Waktu akan memberikan gambaran yang jelas khususnya terkait dengan performansi PT KAI ke depan. Semoga kekhkawatiran itu tidak terjadi. Terakhir, dengan rasa hormat, disampaikan selamat bertugas kepada Kiai Said. Semoga memberikan kemaslahatan bagi bangsa tercinta ini. Amin.

 

*Penulis adalah Alumni Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya,
Pemerhati Sosial Politik dan Kebijakan Publik.

Tinggalkan Balasan