Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, perubahan akan selalu menghiasi setiap berjalannya…
Madura
Menuju Sejahtera: Wujudkan Ekonomi Mandiri di Madura
Oleh karena itu, mandiri secara fiskal adalah kunci penting untuk kemerdekaan rakyat Madura (sejahtera), sehingga nantinya lebih percaya diri untuk bermimpi lebih jauh.
Aktualisasi E-MU dalam Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Madura
Salah satu daerah yang mengalami kelumpuhan perekonomian adalah Madura. Madura terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Keempat kabupaten tersebut sedang mengalami ketimpangan neraca perekonomian
Madura Pulau PLT
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di empat pemerintah daerah Pulau Madura banyak dipimpin oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT). Contoh kasusnya terkorespondensi secara empirik di beberapa Setda, Inspektorat, Sekwan, dinas, dan badan pemerintahan tersebut tahun 2019-2020.
Potret Perilaku Berbahasa Orang Madura
Komunikasi orang Madura dengan mitra tutur etnis Madura menggunakan tingkat tutur enjâ’-iyâ (bhâsa kasar), èngghi-enten (bhâsa alos), dan èngghi-bhunten (bhâsa alos). Tingkat tutur enjâ’-iyâ digunakan ketika mengobrol dengan dengan teman dan tetangga sebaya.
Ke’ Lesap Pejuang Eksistensi Diri
Sebagai anak dari seorang selir, tentu perlakuan Keraton Bangkalan berbeda dengan putra mahkota, anak dari permaisuri Cakraningrat V. Peminggiran keberadaan dirinya (eksistensinya) dari keluarga Cakraningrat V membuat Ke’ Lesap tidak menjadi bagian penting dari keluarga bangsawan.
Pengentasan Kemiskinan di Sampang, Antara Cita dan Fakta
Kemiskinan selalu menjadi masalah di Kabupaten Sampang. Pada akhir periode 2016-2020, angka kemiskinan di Sampang tertinggi di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2017-2021), dan Pulau Jawa (BPS RI, 2021). Di level nasional posisinya menempati ranking 48 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia
Fiskal Pemerintah Daerah di Madura Tidak Mandiri
Kemandirian fiskal (keuangan) daerah di Madura merupakan faktor pendorong terhadap keberhasilan implementasi otonomi daerah di Madura. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) indeks kemandirian fiskal (IKF) ini menjadi salah satu bentuk evaluasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di empat Pemerintah Daerah (Pemda) Madura
Pertumbuhan Ekonomi Madura Rendah
Kinerja ekonomi Pemerintah Daerah di Madura periode 2016-2020 tidak/kurang baik. Selama periode ini pertumbuhan ekonominya rendah dan terus mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonominya berada di bawah Provinsi Jawa Timur. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,39% masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 3,93%.
Melihat Sejarah Sosial Covid-19
Covid-19 menjadi pagebluk (pandemi) di Indonesia, termasuk Madura, sejak triwulan pertama tahun 2020. Hingga memasuki triwulan ketiga (pertengahan) tahun 2021 pagebluk ini belum ada tanda-tanda kapan redanya. Bahkan, semakin mengganas dengan jumlah kasus per tanggal 4 Juli 2021 di Indonesia mencapai 2.284.084 kasus dan di Madura mencapai 8.649 kasus.
Kebijakan Penyekatan di Suramadu Dinilai Diskriminasi terhadap Warga Madura
Kebijakan pemerintah kota Surabaya, melakukan screening di pintu keluar jembatan Suramadu dinilai ada diskriminasi terhadap warga Madura
Salahkan Warga Madura Terkait Lonjakan Covid-19, Kadinkes Jatim Mendapatkan Kritikan Pedas atas Pernyataannya.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jawa Timur (Jatim), Herlin Ferliana, viral di berbagai media sosial (medsos) setelah menyebutkan orang Madura lalai menghadapi Covid-19,sehingga terjadi lonjakan yang sangat signifikan khususnya di Bangkalan
Luas Pulau Madura yang Perlu Diketahui
Luas pulau ini mencapai 5.379,23 km2. kabupaten terluas adalah Kabupaten Sumenep dan tersempit Kabupaten Pamekasan. Luas wilayah Kabupaten Sumenep di Pulau Madura mencapai 2.093,57 km2 (38,92%) dan Kabupaten Pamekasan seluas 792,30 km2 (14,73%).
Update Sebaran Covid-19 di Madura
Jumlah positif Covid-19 di Madura pada 10 Mei 2021 mencapai 5.478 orang. Sebarannya, di Kabupaten Bangkalan 1.682 orang (30,70%), Sampang 910 orang (16,61%), Pamekasan 1,164 orang (21,25%), dan Sumenep 1.722 orang (31,43%).
Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Madura
Menurut data BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Madura tahun 2019 mencapai 722,73 ribu dan tahun 2020 meningkat menjadi 778,38 ribu. Selama kurun waktu tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Sumenep dan terendah adalah Kabupaten Pamekasan.
Produktifitas Pertanian Padi di Madura
Madura merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi pada produktifitas pertanian padi Provinsi Jawa Timur
Membaca Madura dalam Dua Tahun Terakhir
Pasca pemberlakuan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 (perubahannya UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014) dan peresmian Jembatan Suramadu melalui Keppres No. 79/2003 seharusnya Madura semakin maju. Dalam kerangka perspektif modernisasi, desentralisasi fiskal/politik dan lancarnya distribusi barang-jasa keluar-masuk Madura berpengaruh positif terhadap peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Madura. Namun, fakta terkini di Madura memperlihatkan kondisi sebaliknya.