Dalam rangka melaporkan Pemerintah Kota Surabaya yang tidak memenuhi Permohonan Infomasi Salinan Dokumen Perizinan Gedung (The trans Icon)
Hukum
Diduga Korupsi, Jaka Jatim Laporkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Kejati Jatim
Jaka Jatim Pamekasan melaporkan atas dugaan korupsi pendapatan retribusi daerah yang dikelola oleh dinas Perindustrian dan dinas Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Madura, sejak tahun 2018 sampai 2020 pengelolaan pasar belum terselesaikan.
Diduga Tidak Punya Izin Operasional, JK2R Laporkan RSIA Glamour Husada ke Polres Bangkalan
Diduga tidak mempunyai badan hukum, Jaringan Kawal Kesehatan Rakyat (Jk2R) melaporkan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Glamour Husada Bangkalan kepada pihak yang berwajib, karena dinilai melanggar Undang-undang
Enam Tahun tidak Usai, Dugaan Korupsi Gedung Dinkes Sumenep Masih Jadi Atensi Mahasiswa
FKMS gelar aksi demonstrasi di Mapolres Sumenep. Hal itu guna untuk menyorot soal kasus korupsi pada pembangunan Gedung Dinkes Sumenep.
Dinilai Cacat Hukum, HMPB Laporkan Gubernur Jatim ke Ombudsman
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) melaporkan Khofifah Indar Pawaransa Gubernur Jawa Timur (Jatim) ke Ombudsman perihal legalitas PLH Sekda Pemprov Jatim, Heru Tjahjono
Gugat Pemprov Jatim, HMPB Menilai Cacat Hukum
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) cacat hukum.
Ketua LIPK Sebut Dana Hibah untuk Koni Melawan Hukum, Begini Tanggapan Humas Koni Sumenep
“Realisasinya ada pelatihan, dibayar untuk karyawan dan segala macam. Intinya kalau ke saya tidak bisa detail angka-angka,” tandas Zubaidi.
Keras! Ketua LIPK Tuding Pengurus Cabor dan Koni Sumenep Cacat Hukum
Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep tahun 2022 lalu menaikan anggaran dana hibah untuk 22 cabang olahraga (cabor) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep
Raperda Perubahan APBD Sumenep Sudah Disetujui, Ketua DPRD Akui Banyak Perdebatan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Tahun Anggaran 2021, akhirnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Pemakai Narkotika Melapor Secara Sukarela, BNN Sumenep: Tidak Dikenakan Pidana
Sumenep – Kasus peredaran narkotika di masa pandemi Covid-19 per…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.